Lenteraa.com – Pengamat politik sekaligus mantan dosen Universitas Indonesia, Rocky Gerung, angkat suara terkait dugaan teror yang dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, usai menyuarakan kasus anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Lenteraa.com – Pengamat politik sekaligus mantan dosen Universitas Indonesia, Rocky Gerung, angkat suara terkait dugaan teror yang dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, usai menyuarakan kasus anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tiyo mengaku mengalami penguntitan, penyebaran isu tidak benar, hingga ancaman pembunuhan setelah pernyataannya viral di ruang publik. Situasi tersebut memicu kekhawatiran soal ruang kebebasan akademik dan keamanan aktivis mahasiswa dalam menyampaikan kritik sosial.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Sabtu (21/2/2026), Rocky menegaskan bahwa ia tidak percaya teror tersebut berasal dari lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau dia diancam, saya enggak percaya yang mengancam itu adalah presiden. Enggak mungkin Presiden Prabowo mengancam,” ujarnya.
Kritik terhadap “Koloni Kelima”
Rocky justru melontarkan dugaan adanya kelompok yang ia sebut sebagai the fifth column atau koloni kelima. Ia menilai ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi politik dengan menebar teror untuk menciptakan kegaduhan sekaligus mengambil keuntungan tertentu.
Menurutnya, praktik seperti ini berbahaya karena bisa memperkeruh suasana demokrasi dan menimbulkan kecurigaan publik terhadap pemerintah tanpa dasar yang jelas.
“Mereka mau mengambil keuntungan dengan menyebar teror pada si ketua BEM ini,” kata Rocky.
Namun demikian, pernyataan Rocky juga mengundang perdebatan. Pasalnya, hingga kini belum ada hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum yang mengungkap siapa pelaku atau motif di balik dugaan intimidasi tersebut. Tanpa transparansi proses hukum, berbagai spekulasi justru berpotensi memperluas polarisasi.
Ruang Demokrasi dan Tanggung Jawab Negara
Rocky menilai apa yang disampaikan Tiyo merupakan kritik berbasis data, bukan serangan personal terhadap Presiden. Ia menekankan bahwa kritik mahasiswa adalah bagian dari tradisi intelektual kampus yang harus dijaga.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai negara tetap memiliki tanggung jawab penuh menjamin keamanan warga negara, termasuk aktivis mahasiswa yang menyampaikan pendapat di ruang publik. Jika benar terjadi ancaman pembunuhan, maka hal tersebut masuk dalam ranah pidana serius yang harus segera diusut.
Kasus ini kembali menguji komitmen penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia. Apakah dugaan teror ini murni ulah kelompok tertentu di luar kekuasaan, atau ada faktor lain yang belum terungkap, publik kini menunggu langkah konkret aparat untuk membongkar fakta secara terbuka.
Sebab dalam demokrasi, bukan hanya kebebasan berpendapat yang harus dijaga, tetapi juga rasa aman bagi setiap warga negara yang menggunakan haknya tersebut.
