LENTERAA. com – Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menerima audiensi jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Tangerang Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis (7/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tangerang.
Audiensi yang berlangsung penuh keakraban itu menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil terkait penguatan prinsip good governance serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk periode 2026–2029.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tangerang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, H. Dadan Gandana, S.STP., M.Si., beserta jajaran dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Tangerang.
Ketua DPW GMPK Banten, Mohammad Jembar, mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menerima masukan dari masyarakat. Ia menilai, sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan integritas birokrasi.
“Kami menyampaikan sejumlah poin strategis sebagai kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah. Salah satunya terkait urgensi regulasi kelas jalan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, guna menjaga ketahanan infrastruktur daerah melalui pengendalian tonase kendaraan secara optimal,” ujar Jembar.
Sementara itu, Ketua DPD GMPK Kabupaten Tangerang, Tubagus Rais Fathoni, menyoroti pentingnya penyederhanaan birokrasi pada layanan administrasi kependudukan (Adminduk). Menurutnya, pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien dapat meminimalisasi potensi penyimpangan di lapangan.
Ia juga mendorong penguatan pengawasan pada sektor pendidikan, khususnya terkait transparansi pengadaan sarana sekolah agar dunia pendidikan tetap steril dari praktik komersialisasi yang merugikan masyarakat.
Baca Juga: Sosialisasi LK3 di Sepatan, Aan Ansori Dorong Pola Asuh Bijak di Tengah Tantangan Zaman
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan GMPK. Ia menilai kritik dan saran dari masyarakat merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Masukan yang disampaikan menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan. Terkait regulasi kelas jalan, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan kajian komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan implementatif,” ungkapnya.
Bupati juga menegaskan komitmennya menjaga integritas pelayanan publik, termasuk pada sektor pendidikan dan administrasi kependudukan.
“Tidak ada ruang bagi praktik komersialisasi di luar ketentuan yang berlaku. Integritas harus menjadi fondasi utama dalam pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang,” tegasnya.
Selain itu, Maesyal Rasyid turut menginstruksikan koordinasi lintas sektoral guna mengevaluasi efektivitas kewenangan di tingkat kewilayahan, sehingga pelayanan publik dan pengelolaan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal tanpa tumpang tindih kewenangan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan GMPK untuk terus membangun sinergi demi mewujudkan Kabupaten Tangerang yang unggul, bersih, berintegritas, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
