Refleksi 152 Tahun Pandeglang: Antara Potensi Besar dan Tantangan Pembangunan

Ketua Bidang Sosial Politik BEM PTNU Wilayah Banten. (Foto:Lenteraa.com/Riki)

PANDEGLANG, LENTERAA.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-152 Kabupaten Pandeglang dinilai tidak seharusnya hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Wilayah Banten menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan sebagai ruang refleksi untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah.

Ketua Bidang Sosial Politik BEM PTNU Wilayah Banten, Suandi, menyampaikan bahwa sejak berdiri pada 1 April 1874, Pandeglang telah melalui perjalanan panjang dari era Kesultanan Banten hingga menjadi bagian dari sistem pemerintahan modern Indonesia saat ini. Namun, perjalanan panjang tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, Pandeglang memiliki potensi besar baik dari sisi sumber daya alam maupun sosial. Julukan sebagai daerah “sejuta santri, seribu ulama” serta kekayaan alam yang meliputi pegunungan, sungai, hingga kawasan konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon, seharusnya menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan daerah.

“Potensi yang dimiliki Pandeglang sangat besar. Namun, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara potensi tersebut dengan realisasi pembangunan di lapangan,” ujar Suandi.

Ia menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, terutama terkait infrastruktur. Jalan rusak, jembatan yang tidak layak, serta keterbatasan akses transportasi di wilayah pedesaan dinilai menjadi bukti nyata belum meratanya pembangunan.

Selain itu, keterbatasan fiskal daerah juga menjadi hambatan serius. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak pada terhambatnya program pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Jurnalis Radar CNN Surabaya Dianiaya Saat Bertugas, Kasus Dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota

Di sisi lain, sektor strategis seperti pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam dinilai belum dikelola secara optimal. Minimnya inovasi kebijakan serta lemahnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penghambat berkembangnya potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi daerah.

BEM PTNU Wilayah Banten juga menilai bahwa persoalan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan pembangunan masih menjadi realitas yang dihadapi Pandeglang hingga saat ini. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya di wilayah pelosok, menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Suandi menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan. Ia menyebut indeks integritas daerah yang berada pada angka 70,52, disertai adanya indikasi kasus penyelewengan anggaran, gratifikasi, dan praktik mark-up, menjadi catatan serius yang harus segera dibenahi.

“Kebijakan anggaran juga dinilai belum sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Masih terdapat alokasi belanja yang tidak menjadi prioritas, seperti belanja makan dan minum di lingkungan Setda dan DPRD, serta proyek pembangunan yang manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Optimalisasi PAD pun dinilai masih jauh dari harapan. Hingga menjelang akhir tahun, realisasi PAD Pandeglang baru mencapai sekitar 77 persen. Bahkan, terdapat indikasi kebocoran pada sektor pajak PBB yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dan kinerja Satgas PAD.

Baca Juga: Serangan Besar AS–Israel ke Iran Picu Krisis Global, Ini Dampaknya bagi RI dan Dunia

Sebagai penutup, Suandi menegaskan bahwa momentum HUT ke-152 Pandeglang harus menjadi titik balik dalam pembenahan daerah. Mahasiswa, kata dia, akan terus hadir sebagai kontrol sosial untuk mengawal arah pembangunan agar lebih berpihak kepada masyarakat.

“Di usia yang semakin matang, Pandeglang dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Evaluasi menyeluruh bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pandeglang tidak kekurangan potensi, yang dibutuhkan adalah arah kebijakan yang tepat, integritas yang kuat, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *