SERANG, LENTERAA.com – Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2026, Koordinator BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan di Provinsi Banten. Ia menilai kualitas pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni, masih stagnan dan belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Abdurrahman menyoroti tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dinilai menjadi potret buram pendidikan di Tanah Jawara. Berdasarkan data per Februari 2026, tercatat lebih dari 42.000 anak di Kabupaten Pandeglang putus sekolah.
“Faktor utamanya adalah persoalan ekonomi dan infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Pandeglang. Banyak anak yang setelah lulus tidak mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/04/2026).
Ia juga mempertanyakan realisasi program “Pendidikan Gratis” yang sebelumnya digaungkan oleh Gubernur Banten. Menurutnya, program tersebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Kami mempertanyakan, di mana janji program ‘Pendidikan Gratis’ yang digelorakan Gubernur? Apakah itu hanya komoditas politik dan pencitraan media semata?” tegasnya.
Selain persoalan biaya, akses menuju sekolah dinilai menjadi kendala krusial. Infrastruktur yang rusak membuat mobilitas siswa terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya minat dan kemampuan siswa untuk tetap bersekolah.
Baca Juga: Dorong Peningkatan SDM, INBI Tawarkan Beasiswa Subsidi bagi ASN dan Guru Kemenag Tangerang
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Lebak. Tercatat sekitar 763 unit bangunan sekolah dalam kondisi rusak, dengan tingkat kerusakan paling banyak pada jenjang Sekolah Dasar (SD).
Abdurrahman menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak.
“Sangat disayangkan jika pemerintah hari ini tidak peka terhadap keluhan anak-anak di daerah terpencil,” tambahnya.
BEM Banten Bersatu juga menilai distribusi akses pendidikan saat ini belum adil dan merata. Sejumlah wilayah pelosok disebut masih luput dari perhatian pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebagai bentuk tekanan moral, Abdurrahman mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi terkait di sektor pendidikan. Ia juga meminta Gubernur Banten untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil di masyarakat.
“Kami tidak akan diam. Pendidikan harus menjadi fokus utama demi masa depan generasi bangsa. Kami menuntut Gubernur untuk turun langsung ke daerah-daerah terpencil, jangan hanya menerima laporan formalitas. Pastikan kinerja dinas berjalan optimal,” pungkasnya.
